KRONOLOGI Rektor Unika Tolak Bikin Video Apresiasi Kinerja Jokowi, Ferdinandus: Sudah Melewati Batas

Sejumlah akademisi melakukan aksi kritik sikap politik Jokowi secara serentak di berbagai daerah.

Akademisi dari kampus ternama Tanah Air juga ikut dalam aksi ini, seperti UGM dan UI.

Aksi ini turut diduga mendapatkan intimidasi dari kepolisian.

Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto mengungkapkan bahwa mendapatkan intimidasi dari polisi setelah aksinya mengkritik pemerintahan Jokowi.

Ferdinandus mengaku mendapatkan intimidasi dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar.

Ferdinan juga membeberkan intimidasi yang dilakukan anggota Polrestabes Semarang lewat chat WA.

“Dalam pertanyaan APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik), kami sama sekali tidak partisan, kami tidak mendukung, kami tidak mencela salah satu pasangan. Lingkungan kampus akademisi itu tidak punya intensi apa-apa ya. Mau intensi apa coba? Jadi kalau ada yang mengatakan ‘wah itu partisan’ mohon maaf sama sekali (tidak),” tuturnya.

Menurutnya, sikap Unika yang memilih untuk mengkritik Jokowi dan jajarannya itu murni untuk menegakkan etika dan prinsip demokrasi yang dinilai semakin memburuk belakangan ini.

Dia menilai, ini sudah menjadi tugas sivitas perguruan tinggi untuk selalu menjadi penjaga etika dan prinsip demokrasi hingga konstitusi.

“Itu saja menurut saya levelnya sudah tanda petik teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini ‘sudah melewati batas’ kalau untuk ukuran yang paling tinggi,” tegasnya.

“Bagi kami etika itu di atas segalanya, etika itu di atas hukum, hukum itu dibuat atas dasar etika, kira-kira itu. Dan kita melihat pernyataan beliau di November kan meminta semua ASN TNI Polri harus bersikap netral,” jelasnya.

“Mungkin kemarin semua sekolah tinggi filsafat itu yang menurut saya institusi akademik yang banyak belajar, apa itu demokrasi kebenaran dan konstitusi, dan kemarin kan seluruh sekolah tinggi filsafat di Indonesia yang jadi incaran,” pungkasnya.

Ferdinan mengungkapkan kronologi intimidasi yang dilakukan anggota Polrestabes Semarang.

Ia mengatakan ketika itu hendak pergi ke Surabaya, Jawa Timur, untuk menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi Katolik di kota tersebut.

Ferdinan mendapatkan pesan agar membuat video apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi.

“Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya,” katanya di Gedung Mikael Kampus Soegipranata Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024), dilansir TribunJateng.com.

Ferdi menolak membuat video karena yang diminta berupa konten mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi selama sembilan tahun terakhir.

Kemudian, Pemilu 2024 ini perlu mencari penerus dari Presiden ke-7 Indonesia itu.

“Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik, maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas.”

“Saya sampai ditelepon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telepon karena sudah jelas jawaban di chat WA (WhatsApp),” paparnya.

Meski permintaan sudah ditolak, polisi itu tidak menyerah, dia kembali menghubungi Ferdi pada Sabtu (3/2/2024).

Kali ini, polisi itu menghubungi sembari menyertakan contoh-contoh video yang dibuat oleh kampus lain di Jawa Tengah.

“Setahu saya video contohnya dari Undip, UIN, dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto),” jelasnya.

Penolakan kembali dilayangkan oleh sang rektor, akan tetapi polisi tersebut terus memohon.

Permohonannya kemudian dibuat lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi pernyataan saja.

Rektor Unika ini juga diberi contoh pernyataan dari seorang rektor dari kampus lain di Semarang.

“WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya, ‘Pak, mbok (tolong) kasihani saya,’ saya jawab, ‘Saya tahu jenengan (Anda) jalankan tugas, tapi tolong hormati pilihan kami’,” terangnya.

Ada beberapa alasan yang membuat Ferdi menolak permintaan itu.

Alasan pertama, yaitu keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres di mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah menyatakan bahwa putusan itu melanggar etika.

Alasan kedua, ialah Jokowi pernah mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

Padahal sebelum mengeluarkan pernyataan itu, presiden menyuruh ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral selama pemilu.

“Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika,” ungkapnya.

Alasan ketiga, mengenai pengelontoran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintah jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, bansos sudah lama ada, tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.

“Normatifnya aja, APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini,” sambungnya.

Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.

Dia menilai banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.

“Kalau dibiarkan terserah mau jadi apa? Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan Tanah Air yang harus dijaga dan dihidupi,” jelasnya.

Sementara itu, Polrestabes Semarang telah buka suara terkait masalah ini.

Menurut Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, ajakan terhadap Rektor Unika maupun tokoh masyarakat lainnya hanya berupa ajakan untuk pemilu damai.

“Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat tokoh agama pemuda termasuk ada mahasiswa civitas akademika itu mengajak men-support terciptanya pemilu damai,” katanya di Kota Semarang, Selasa.

Dia menyebut penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.

“Yang unika itu kan yang kami tangkap itu pilihan. Kami berhadapan dengan orang-orang dengan intelektual yang bagus.”

“Punya pilihan narasi-narasi mana yang disampaikan untuk memberikan kesejukan bagi warga Kota Semarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Irwan menyatakan tak ada paksaan dalam pembuatan video itu.

Sebelum pembuatan video testimoni itu, sambungnya, terlebih dahulu dijelaskan bahwa konten itu akan disebarkan dengan tujuan supaya pesan dari tokoh ini sampai ke masyarakat luas.

Tokoh yang dipilih untuk membuat video, menurut Kombes Irwan juga tak sembarang, yaitu mereka yang dinilai pantas untuk memberikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Semarang.

“Memang ada beberapa yang menolak tapi banyak yang men-support kegiatan ini,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu, mengatakan dalam rangka menjaga pemilu ini ada kegiatan cooling system.

Caranya dengan meminta beberapa tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa membantu situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib lewat pesan video.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada arahan untuk pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilu 2024 ini.

“Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon (presiden dan wakil presiden),” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*